oleh

Kepala Dinas Kominfo Asahan Kecewa, PLN Putus Arus Aliran Listrik

Asahan, (klikmedan.id) – Perusahaan Listrik Negara (PLN) Unit Layanan Pelanggan (ULP) Kisaran, memutus jaringan listrik di Dinas Kominfo (Diskominfo) Kabupaten Asahan, Jumat (29/1/2020)
Pemutusan arus listrik yang dilakukan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) Unit Layanan Pelanggan (ULP) Kisaran, di sejumlah kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) termasuk di Kantor Dinas Kominfo Kabupaten Asahan, membuat Kepala Dinas Kominfo Asahan H Rahmat Hidayat Siregar, kecewa
Kekecewaan tersebut diutarakannya dihadapan awak media, Jumat Sore (29/1/2021) di Kisaran.

Dikatakannya, jauh sebelum pemutusan dilakukan, kami sudah melayangkan Surat Permohonan Penundaan Pembayaran Rekening Listrik di Dinas Kominfo Kabupaten Asahan akibat proses di Simda dan SIPD belum sinkron yang mengakibatkan pencairan uang belum bisa dilakukan. Namun pihak PLN ULP Kisaran nampaknya tidak mempedulikan surat permohonan tersebut dan tetap melakukan pemutusan pada Jumat 29 Januari 2021, “Dengan diputusnya arus aliran listrik, dipastikan jaringan Internet yang ada di seluruh OPD dan Kecamatan se- Kabupaten Asahan lumpuh total, sehingga pelayanan kepada masyarakat yang menggunakan jaringan Internet tidak dapat dilakukan, termasuk Informasi Covid-19 melalui Ranning Teks,” kata Hidayat.

Hidayat menjelaskan, awal tahun ini, bukan hanya Kabupaten Asahan, tapi kabupaten/kota dan provinsi seluruh Indonesia belum bisa melakukan pembayaran, karena ada perubahan aplikasi untuk laporan keuangan. Sebelumnya, nama Simda dan diganti Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), dan aplikasi perubahan ini belum bisa digunakan.
“Sekarang sudah ada petunjuk dari Menteri kembali lagi ke Simda tapi harus dihubungkan dengan SIPD. Sehingga seluruh Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia masih mengerjakan itu, dan belum bisa digunakan karena masih dalam proses,” jelas Hidayat.

PLN merupakan bagian dari pemerintah juga, sebaiknya ikut berperan dalam hal ini, karena pada dasarnya pemkab bukan tidak mau membayar, tapi karena keterlambatan sinkronisasi SIMDA dan SIPD, “Kan tidak mungkin kita menggunakan uang pribadi untuk kepentingan Dinas. Karena uang Pemkab harus digunakan untuk kegiatan Pemkab sesuai dengan tanggal digunakan”, katanya.

Dayat juga menjelaskan bahwa sebelumnya telah terjadi perdebatan dengan pemutusan aliran listrik running teks pengumuman Covid-19, namun Pemkab memohon untuk penyambungan karena running teks itu bagian dari langkah sosialisasi pencegahan Covid-19 di Asahan, “Kita sempat berdebat, akhirnya PLN menyambung kembali. Saya tidak habis pikir, kenapa dilakukan pemutusan, pada dasarnya listrik bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk melayani masyarakat,” jelas Hidayat.

Pada hari ini, kita juga mendapat informasi, bahwa RSUD HAMS juga akan dilakukan pemutusan Aliran Listrik oleh pihak PLN ULP Kisaran, kalau ini sampai benar-benar terjadi bagaimana pelayanan pasien yang ada di RSUD HAMS ucapnya.
“Karena menurut laporan dari Dirut RSUD HAMS saat ini ada sekitar 10 orang pasien yang dirawat di ruang ICU, kalau listrik diputus kita tidak tau apa yang terjadi dengan pasien tersebut, apakah pihak PLN ULP kisaran mau bertanggung jawab,” tegas Hidayat.

Hal ini akan kita laporkan ke PLN Wilayah Sumut, dan PLN Pusat, apakah permohonan Pemkab Asahan tidak bisa ditorelir, dan apakah ini berlaku untuk semua wilayah di Sumut dan Indoensia.
“Saya akui PLN mempunyai beban dan target, namun semua itu harus memperhatikan kepentingan masyarakat banyak, dan jangan karena masalah ini pelayanan publik dikorbankan,” pungkas Hidayat. (SB).

Komentar

News Feed