oleh

Bawaslu Gelar Sidang Adjudikasi Proses Pemilu

-Politik-215 views

Klikmedan.id – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sumatera Utara (Sumut) menggelar sidang adjudikasi proses Pemilu 2019. Sidang digelar setelah proses mediasi antara Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Indonesia (Partai Perindo) dengan Termohon Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut tidak menemukan kesepakatan.

“Sidang adjudikasi pertama ini setelah tidak terjadi kesepakatan dalam proses mediasi ,” kata Ketua Majelis Adjudikasi Bawaslu Sumut, Hardi Munte, SH, MH, saat membuka persidangan di kantor Bawaslu Sumut, Jalan H Adam Malik Medan, Rabu (3/10). Hardi didampingi anggota majelis Adjudikasi Agus Salam, SHI, Suhadi Sukendar Situmorang, SH, MH, Henry Sitinjak, SH dan Marwan, S.Ag.

Sidang adjudikasi dihadiri pihak Pemohon, Rudi Zulham Hasibuan selaku Ketua (DPW) dan J. Donna Yulietta Siagian SE selaku Sekretaris DPW Partai serta kuasa hukum Termohon Ramli Tambunan, SH, MH, dan Ramses Purba, SH, MH. Sedangkan pihak Termohon dihadiri Anggota KPU Sumut Batara Manurung, S.Pd dan Ira Wartati, S.Ag, M.Pd didampingi Kabag Hukum KPU Sumut Maruli Pasaribu dan Kasubbag Evi Ratimah.

Dalam sidang perdana, Pemohon keberatan karena KPU tidak memasukkan nama Jonius TP Hutabarat dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Sumut Daerah Pemilihan (dapil) Sumut) 9. Padahal DPW sudah menyerahkan syarat-syarat pencalonan secara lengkap. Pemohon meminta KPU Sumut membatalkan dan menyatakan tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara Nomor: 254/HK.03.1-Kpt/12/Prov/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara pada pemilihan umum Tahun 2019, tertanggal 20 September 2018.

“Bahwa akibat keputusan KPU yang tidak mencantumkan Jonius TP Hutabarat dalam DCT jelas telah merugikan Pemohon. Oleh karena selain tidak berdarsarkan dengan fakta-fakta sebenarnya Jonius TP Hutabarat adalah kader terbaik dan akan terjadi kekosongan calon legisatif anggota DPRD Provinsi Sumut dapil 9,” kata Ramses Purba SH MH membacakan permohonan Pemohon.

Pihak KPU Sumut selaku Termohon menyatakan Jonius TP Hutabarat diajukan Partai Perindo sebagai bakal calon pengganti bakal calon David PPH Hutabarat. KPU sumut menyatakan Jonius TP Hutabarat  tidak memenuhi syarat karena sebelumnya pernah diajukan oleh Partai Hanura. Pasal 8 Ayat (1) huruf (b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum 20 dinyatakan bahwa calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota  hanya dicalonkan oleh satu partai politik untuk satu dapil.

“Memohon kepada Bawaslu Sumut untuk menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya,” kata Ira membacakan jawaban KPU Sumut.

Setelah mendengarkan permohonan dari Pemohon dan jawaban dari pihak KPU Sumut, Majelis Adjudikasi Bawaslu Sumut menunda persidangan. Sidang dilanjutkan Kamis (4/10) dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dan pembuktian.

Komentar

News Feed