Wali Kota Medan Bobby Nasution terus berupaya memperjuangkan agar pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dapat menawar kan dan memasarkan produknya untuk mendukung kebutuhan Pemko Medan. Selain mendorong agar Bank Sumut mengeluarkan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) yang merupakan salah satu instrumen pembayaran dalam Belanja Langsung (Bela) Pengadaan, Bobby Nasution juga meminta agar pelaku UMKM dipermudah untuk dapat masuk ke e-katalog lokal.
Permintaan ini disampaikan Bobby Nasution dapat rapat yang digelar Kementerian Koperasi dan UMKM secara daring, Jumat (3/9). Rapat yang digelar secara virtual ini diikuti oleh Direktur Advokasi Pemerintah Daerah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Iwan Herniwan, dan Asisten Deputi Bidang UKM Kementerian Koperasi dan UKM Santoso, Sekda Medan Wiriya Alrahman, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Edliaty dan Kabag Pengadaan Barang Jasa Setdako Medan Topan OP Ginting.
Dalam rapat itu, Bobby Nasution mengatakan saat ini Pemko Medan memberdayakan e-katalog Pemko Medan sebagai market place untuk penyediaan untuk penyediaan makan minum yang penyedianya berasal dari pelaku UMKM se-Kota Medan.
Pemko Medan, sebut Bobby Nasution sangat mendukung program Bela Pengadaan ini. Langkah-langkah yang telah dilakukan menuju Bela Pengadaan ini antara lain yakni membentuk Pokja Kolaborasi Percepatan UMKM Kota Medan on Boarding pada Bela Pengadaan dan mengidentifikasi dan verifikasi pelaku UMKM yang akan on boarding pada Bela Pengadaan.
“Selain itu, Pemko Medan juga menyediakan data Pelaku UMKM yang memenuhi syarat yang tersebar di seluruh Kecamatan juga melakukan MOU antara Pemko Medan dengan market place pada Bela Pengadaan,” ucapnya seraya mengatakan, Pemko Medan juga menyusun kebijakan yang mendukung Bela Pengadaan.
Dalam rapat ini, Direktur Advokasi Pemerintah Daerah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Iwan Herniwan, mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk mendukung agar bank-bank pembangunan daerah dapat mengeluarkan KKPD. Dia mengatakan, Kementerian Keuangan telah mempunyai pengalaman soal Kartu Kredit Pemerintah.
Dalam rapat tersebut, Bobby Nasution juga memberikan kesempatan kepada OPD di lingkungan Pemko Medan untuk berbicara. Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa Setdako Medan Topan OP Ginting mengatakan, e-katalog lokal harusnya bulan lalu telah selesai. Namun terkendala karena beberapa minggu lalu, pihak LKPP melakukan upgrade sistem.
“Setelah upgrade sistem ada penambahan-penambahan fitur yang menyulitkan bagi pelaku UMKM, karena ada tambahan input lagi yang sebelumnya tidak ada. Sehingga yang sudah kita input sebelumnya harus kita ulang lagi dari nol,” ungkapnya.
Menanggapi itu, Iwan Herniwan berjanji akan menyampaikan persoalan ini kepada pihak Direktorat Pengembangan Sistem Katalog LKPP untuk ditindaklanjuti. Rapat ini yang diadakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM ini dilaksanakan dalam rangka percepatan capaian target 40 % belanja barang/jasa pemerintah bagi produk UMKM melalui Bela Pengada an di Kota Medan. Bela Pengadaan merupakan aplikasi yang disediakan dan dikembangkan oleh LKPP untuk memudahkan para pelaku UMKM menawarkan dan memasarkan produknya agar bisa mendukung kebutuhan pemerintah.(Sr)
Komentar