Medan – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Medan menyebutkan ada sebanyak 6 (enam) permasalahan mendasar yang dihadapi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), hal ini perlu menjadi perhatian dan masuk dalam program Pemerintah Kota (Pemko) Medan dalam meningkatkan kesejahtaraan pelaku UMKM.
“Permasalahan ini kami minta agar Pemerintah Kota Medan memberikan solusi yang terbaik, sehingga permasalahan ini dapat teratasi kedepannya. Salah satunya dengan memberikan pelatihan-pelatihan dan mempermudah perizinan pelaku UMKM,” ujar Dedi A Nasution saat membacakan jawaban Fraksi Partai Gerindra terhadap pendapat Kepala Daerah atas Ranperda Inisiatif DPRD Kota Medan tentang Perlindungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam agenda rapat paripurna DPRD Kota Medan, Selasa (31/1)
Adapun keenam permasalahan yang dihadapi para pelaku UMKM tersebut adalah terkait kurangnya modal, pemasaran dan pangsa pasar, kurangnya teknologi dan kemasan produk, kurangnya sumber daya manusia (SDM), akses kemitraan dan jaringan usaha serta perizinan.
Untuk itulah, dikatakan Dedi, dengan adanya Ranperda DPRD Kota Medan tentang Perlindungan dan Pengembangan UMKM ini, Pemko Medan harus mencarikan solusi yang tepat dan jitu, sehingga pelaku UMKM dapat bertahan ditengah kerasnya persaingan dan bangkit kembali setelah mengalami keterpurukan akibat pandemi Covid-19 kemarin.
Menurutnya, Pemko Medan harus terus membuka jaringan dengan beberapa Bank yang dapat memfasilitasi pemberian pinjaman lunak kepada UMKM di Kota Medan, serta memberikan pelatihan dalam upaya menjadikan SDM mampu mengelola usahanya dengan baik.
Selain itu, tambahnya, Pemko Medan juga diminta harus terus berusaha untuk lebih mengenalkan produksi karya UMKM di Kota Medan dengan mengikutsertakan dalam berbagai kegiatan maupun bazar yang digelar pemerintah daerah lainnya.
“Karena menurut kami Fraksi Gerindra bahwa bazar maupun pameran itu adalah media yang cukup ampuh untuk promosikan hasil produk UMKM tersebut,” tegasnya.(amr)
Komentar