Medan || Apresiasi dan ucapan terima kasih disampaikan Wali Kota Medan Bobby Nasution kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) karena memilih Kota Medan sebagai Pencanangan Integrasi Sistem Informasi Managemen Kepegawaian (SIMPEG) dengan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) BKN. Tentunya ini sebagai langkah awal Pemko Medan dalam penataan data dan sistem informasi kepegawaian guna mewujudkan one system one data.
Setelah pencanangan ini dilakukan, orang nomor satu di Pemko Medan ini berharap agar BKN tidak meninggalkan Pemko Medan. Sebab, ungkapnya, berdasarkan pengalaman selama ini, beberapa kali pencanangan dilakukan akhirnya Pemko Medan berjalan sendiri dan tidak ada yang memandu lagi. “Jadi, kami berharap BKN tetap mendampingi kami sampai sistem benar-benar berjalan dengan baik dan lancar. Bukan hanya di lingkungan Pemko Medan, tapi juga di seluruh Indonesia,” kata Bobby Nasution dalam Pencanangan SIMPEG dengan SIASN BKN di Balai Kota Medan, Jumat (29/7).
Dihadiri Plt Kepala BKN Dr Ir Bima Haria Wibisana MSIS, Deputi SINKA BKN Suharmen SKOM MSi, Kepala Kantor Regional VI BKN Medan Dr Janry HUP Simanungkalit SSI MSi, Plt Kepala BKD dan PSDM Kota Medan Sutan Tolang Lubis, Kepala Cabang Utama PT Taspen Medan Subagyo SE MM, Distributor Head I Sumatera Bank Mandiri Taspen Tiara serta pimpinan OPD dan camat di lingkungan Pemko Medan, Bobby Nasution selanjutnya sangat mendukung dilakukannya pencanangan tersebut. Apalagi Medan merupakan kota pertama menerapkan Integrasi SIMPEG dengan SIASN BKN.
Dikatakannya, tujuan pencanangan dilakukan sebagai upaya perubahan di bidang kepegawaian dalam menyikapi perkembangan zaman saat ini. Salah satu perubahan yang dilakukan yakni sumber daya manusia (SDM). Artinya, bilangnya, SDM setiap waktu harus terus ditingkatkan. Tentunya peningkatan yang dilakukan harus berdasarkan data yang benar dan akurat. Sebab, pendataan yang benar dan akurat dapat dipertanggungjawabkan.
“Tidak ada keputusan maupun kebijakan yang salah. Yang ada basis datanya yang tidak akurat. Itu sebabnya pengambilan keputusan yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan, baik yang dibutuhkan masyarakat maupun dibutuhkan oleh SDM di lingkungan Pemko Medan,” ungkapnya. Oleh karenanya melalui kegiatan pencanangan ini, kata Bobby Nasution, tujuannya yang ingin dicapai dengan pencanangan ini yakni bagaimana sistem kepegawaian di pemerintahan bisa mencapai SDM yang unggul. Hal itu, imbuhnya, harus dimulai dengan melakukan pendataan yang lebih baik dan terintegrasi.
Diungkapkan Bobby Nasution, ia telah berdiskusi dengan DPRD Medan dan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan terkait permintaan para ASN yang sudah purna bakti (pensiun) untuk pengurangan Pajak Bumi Bangunan (PBB) atau pajak lainnya. Dikatakan Bobby, permintaan mereka itu harus dihargai, sebab mereka sudah berbakti dan mencurahkan waktu dan pikirannya untuk Kota Medan.
“Jadi ASN yang sudah pensiun ini tidak perlu lagi mengajukan pemotongan atau pengurangan PBB maupun pajak lainnya. Tapi ini tidak bisa dilakukan karena tidak ada data yang terintegritas. Apabila data sudah terintegrasi, tentunya begitu melihat KTP langsung diketahui mereka sudah pensiunan sehingga dapat dilakukan pengurangan sebagai bentuk penghargaan. Tapi karena data tidak terintegrasi, KTP mereka tetap tertulis ASN,” paparnya.
Terkait itu, Bobby Nasution ingin dilakukannya pendataan secara akurat dan terintegrasi. Apabila ASN memasuki purna bakti, lanjutnya, data yang ada di BKD terintegrasi dengan dinas-dinas yang lain, terkhusus Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Dengan demikian apabila ASN yang bersangkutan pensiun dan menerima SK Pensiun, maka KTP dan KK langsung diperbaharui sehingga tertulis pensiun sehingga memudahkan mendapatkan reward-reward ke depannya.
“Kita harus menyambut baik pencanangan ini dan berterima kasih karena sekarang Kota Medan dipilih menjadi kota pencanangan. Saya minta kepada seluruh jajaran ASN di lingkungan Pemko Medan, kuncinya satu yakni melakukan pemutakhiran data. Jadi, sering-sering kita memutakhirkan dan memperbaharui data. Jangan salahkan kalau datanya tidak terbarukan dan kemudian menyalahkan salah satu dinas di lingkungan Pemko Medan. Justru salahkan diri masing-masing karena datanya tidak terbaharukan,” pesannya mengingatkan.
Sebelum pencanangan dilakukan, Deputi SINKA BKN Suharmen S.Kom MSi lebih dulu melakukan pemaparan terkait tujuan penerapan Integrasi SIMPEG dengan SIASN BKN. Setelah itu dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen antara Plt Kepala BKN dengan Wali Kota. Kemudian diikuti dengan penandatanganan action plan Kepala Regional VI BKN Medan dengan Plt BKD dan PSDM Kota Medan. Acara pencanangan dipungkasi dengan penyerahan SK Pensiun secara simbolis kepada sejumlah ASN yang pensiun, Tunjangan Hari Tua (THT), KTP dan KK.-(Sr)
Komentar